Abdullah Saleh : Pelantikan Wali Nanggroe Aceh Batal, Jadi Rencananya Bergeser Pada Tanggal 4 Desember 2013* “Benar Pengukuhan Wali Nanggroe batal dilakukan, karena dalam buku agenda SBY datang ke Aceh tidak dijadwalkan untuk hadir dalam acara prosesi Pelantikan Wali Nanggroe,” kata anggota DPR Aceh, Abdullah Saleh, Selasa (17/9/2013) saat diminta tanggapan mengenai hal itu.
Banda Aceh - Pemerintah Aceh semula pada tanggal 20 September 2013 berbarengan kedatangan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Aceh berencana melakukan penabalan kepada Wali Nanggroe, Malek Mahmud Al haytar.
Akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) secara tiba-tiba menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus), Senin (16/9/2013) dan melahirkan rekomendasi untuk membatalkan penabalan Wali Nanggroe pada tanggal tersebut.
Pembatalan pengukuhan Wali Nanggroe tersebut mengingat saat dilakukan konfirmasi pada kesekretariat kepresidenan, ternyata mereka belum memasukkan jadwal tersebut dalam agenda SBY berkujung ke Aceh. SBY hanya datang untuk membuka Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) dan menerima penganugerahan DR (HC) yang diberikan oleh Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).
Kendatipun demikian, Banmus telah memutuskan untuk menjadwalkan kembali untuk pengukuhan Wali Nanggroe. Rencananya akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2013. “Rencananya 4 Desember 2013 kita lakukan penabalan,” tukasnya.
Bahkan, Abadullah Saleh mengatakan, rencana sebelumnya penabalan Wali Nanggroe dalam sidang paripurna DPR Aceh. Akan tetapi, kedepan akan dilakukan di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Termasuk akan mengundang siapapun yang mau hadir, termasuk sejumlah keturunan raja yang ada di Aceh.
“Penabalan Wali nanti rencana kita akan panggil seluruh duta besar Negara serta pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki andil dalam perdamaian di Aceh,” pungkasnya
Kepala Satpol PP Aceh Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Gaji Honor Anggota Satpol PP, Gubernur Aceh Diminta Segera Pecat Bawahannya Tersebut* Polresta Banda Aceh telah menetapkan Kepala Satpol PP dan WH Aceh berinisial KL sebagai tersangka terkait indikasi dugaan tindak pidana korupsi atas kasus pemotongan honor terhadap 1000 honorer instasi itu.
Foto : Petugas Honor Satpol PP Aceh Yang Menjadi Korban Pemotongan Gaji Oleh Atasannya
BANDA ACEH – Gubernur Aceh diminta pegiat antikorupsi mencopot Kepala Satuan polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) provinsi itu menyusul telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Banda Aceh terkait kasus dugaan korupsi.
“Kami minta Gubernur Aceh segera mencopot Kepala Satpol PP dan WH Aceh yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi,” kata Koordinator Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh Askhalani di Banda Aceh, Selasa 17 September 2013.
Menurut dia, penetapan tersangka oleh pihak Polresta sekaligus merupakan sinyal kuat bahwa potensi dugaan tindak pidana korupsi terbukti terjadi dalam kasus yang disangkakan kepada pejabat Satpol PP dan WH tersebut.
“Pencopotan harus dilakukan mengingat bahwa kasus dugaan korupsi dilingkungan Satpol PP dan WH Aceh merupakan bagian dari upaya terselubung yang dilakukan terstruktur dan terencana,” katanya menambahkan.
Untuk itu, Gerak Aceh mendesak gubernur dapat mengambil langkah-langkah kongkrit terutama mencopot kepala dinas dan pihak-pihak tertentu yang ditengerai ikut melakukan praktek dalam kasus tersebut.
Pencopotan dan pemberian sanksi tegas harus dilakukan terutama untuk menjaga wibawa Pemerintah Aceh.
Dipihak lain, Gerak Aceh memberi apresiasi atas kinerja pihak Polresta Banda Aceh. Keberhasilan menuntaskan kasus di tubuh Satpol PP dan WH Aceh merupakan bagian terpenting untuk menumbuhkan rasa kepercayaan publik atas kinerja kepolisian dalam memberantas korupsi.
“Itu merupakan kasus kedua dibongkar oleh Polresta dalam rentan waktu 2013,” kata Askhalani
BANDA ACEH - Persiapan pesta akbar Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke VI yang akan dilangsungkan 20 September- 29 September 2013, persiapan fisik sejauh ini telah rampung hingga 90 persen. Kepala Dinas Kebudayaan Aceh Adami Umar mengatakan, persiapan fisik ini sepenuhnya siap pada tanggal 17 September mendatang.
Mengenai persiapan peserta dari kabupaten/kota, kesiapan para peserta sudah mencapai 100 persen dan siap untuk mengikuti festival seni dan kebudayaan yang berpusat di Lampriet Banda Aceh.
"Untuk persiapan kabupaten/kota sudah selesai, cuma Bener Meriah dan Takengon yang tidak bisa mengikuti penuh acara ini, tapi anjungan mereka tetap ada dan tetap memamerkan seluruh budaya yang ada disana," kata Adami Umar kepada Acehonline.info, Senin (16/9) di Banda Aceh.
Ketika ditanyakan menyangkut kendala yang dihadapi dalam persiapan PKA VI, kata Adami sampai saat ini belum mendapat kendala yang sangat berat untuk persiapan, karena seluruh kendala yang dihadapi saat ini bisa diatasi semua.
"Semua acara yang dibuat pasti ada kendala, tapi itu semua pasti ada jalan keluarnya, jadi bagi kami tidak ada kendala yang berarti dalam persiapan PKA ini,"katanya
Banda Aceh - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan berkunjung ke Aceh selama dua hari, mendapat pengamanan ekstra ketat. TNI/Polri menyiapkan 2.500 pasukanuntuk mengamankan kedatangan kepala negara.
"Untuk pengamanan disiapkan seluruh personel, lebih kurang ada 2.500 orang," kata Pangdam Iskandar Muda, Mayjen Pandu Wibowo di Banda Aceh, Rabu (18/9/2013).
SBY dijadwalkan bertandang ke Banda Aceh besok untuk membuka Pekan Kebudayaan Aceh ke-enam di Taman Ratu Safiatuddin dan menerima gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) dari Universitas Syiah Kuala.
TNI/Polri sudah menggelar apel gabungan untuk operasi khusus pengamanan presiden di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, kemarin. Operasi dilakukan selama dua hari atau dari hari pertama kedatangan SBY. "Sementara dua hari, tapi bisa saja berubah nanti," ujar Pandu.
Pandu menyebutkan pihaknya akan menutup beberapa ruas jalan selama presiden menjalankan agenda resminya. Ia tak merincikan jalan mana saja yang akan ditutup untuk umum.
Pantauan Okezone sejak kemarin beberapa lokasi yang akan dilalui presiden sudah mulai dijaga-jaga oleh aparat keamanan. Tadi malam polisi juga menggelar razia kendaraan di kawasan Simpang Mesra, Banda Aceh
Kapolda Aceh : Banyaknya Praktik Pajak Nanggroe ( Fee Proyek/Uang) Oleh Mantan Kombatan GAM Akan Menghambat Pembangunan Aceh * Kapolda menambahkan, pungutan liar (illegal tax) yang dapat menghambat pembangunan Aceh itu sulit diungkap polisi, karena korban enggan melapor.” kata Kapolda Aceh
Foto : Kapolda Aceh, Irjen Pol Herman Effendi menerima rombongan pejabat atase militer dari berbagai negara saat berkunjung ke Mapolda Aceh
BANDA ACEH - Kapolda Aceh, Irjen Pol Herman Effendi mengungkapkan, kutipan liar yang biasa disebut “pajak nanggroe” masih saja dikutip oleh sebagian eks kombatan GAM yang belum memiliki pekerjaan, sehingga hal ini dapat menghambat pembangunan Aceh. Oleh karena itu, Polda dan Pemerintah Aceh kini bekerja sama agar pemerintah dapat memfasilitasi pekerjaan tetap untuk para pengutip pajak nanggroe tersebut.
Kapolda menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan seorang pejabat atase militer Australia saat menerima kunjungan 14 pejabat atase militer negara sahabat yang bermarkas di Jakarta, Selasa (17/9), di Aula Mapolda Aceh, Banda Aceh. Kedatangan mereka dalam rangka military atache tour (Milat) itu untuk mengetahui situasi terkini Aceh.
“Memang betul masih ada mantan GAM yang belum mendapat pekerjaan sehingga berperilaku layaknya preman, seperti saudara sampaikan tadi. Misalnya, kalau ada proyek pembangunan jembatan, mereka meminta uang dengan dalih pajak nanggroe. Tetapi itu terjadi bukan di seluruh Aceh, melainkan di lintas timur, mulai Aceh Tamiang hingga Banda Aceh,” beber Kapolda.
